lokasi-pusat-data-nasional-harus-perhatikan-aspek-geostrategis-1

Letak Pusat Data Nasional Harus Perhatikan Aspek Geostrategis

Info seputar SGP Hari Ini 2020 – 2021.

Jakarta, Selular. ID – Pemerintah mengungkapkan jika kedudukan pembangunan Pusat Data Nasional tidak hanya dilandasi petunjuk aspek teknis dan kebahagiaan saja, namun menurut Gajah Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan yang juga perlu diperhatikan yaitu aspek geostrategis.

Seperti yang diketahui sebelumnya, hingga saat ini negeri telah memutuskan memilih empat wilayah sebagai titik pembangunan Pusat Data Nasional, yakni di wilayah Jabodetabek dengan berlokasi di Bekasi, bahan Ibu Kota baru negara, Kota Batam dan Labuan Bajo.

Mengaji juga:   Pengamat: Gundukan Algoritma Perlu Perhatikan Penyiapan Ekosistem

“Jadi disamping pertimbangan-pertimbangan teknis dengan disampaikan, tentu kita juga akan melihat titik-titik geostrategis, seperti misalnya salah satu di Batam, ” ujarnya saat meninjau rencana tanah lokasi pembangunan Pusat Bukti Nasional di Kawasan Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Jum’at (23/04).

Menurut Johnny, pertimbangan geostrategis akan dilakukan analisa, karena hal tersebut berkaitan mengalirnya data lintas batas negara. “Sehingga perlu mempertimbangkan tambah dan minusnya. Selain tersebut, Kementerian Kominfo juga mempertimbangan aspek kawasan dalam buram efisiensi flow data nasional, ” tegasnya.

Adapun rincian spesifikasi teknis Pusat Data Nasional dengan akan bangun itu, yaitu processor sebanyak 42 ribu cors dan kapasitas storage 72 petabyte. “Jadi Tengah Data Government Cloud tier 4 standar global, prosesor 42 ribu cors & kapasitas 72 petabyte ataupun hampir empat atau lima kali lipat dari total kapasitas yang kita sudah gunakan saat ini. Karenanya nanti seluruh data nasional dalam rangka Government Cloud itu ada di sini, ” tandasnya.

Baca juga:   Rekomendasi 5 Smartphone Baterai 5000mAh Rp3 Jutaan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Keputusan Presiden dan arahan Presiden Joko Widodo, Nusantara sudah seharusnya mempunyai Utama Data Indonesia. Dan menetapkan diketahui jumlah Pusat Keterangan Pemerintah di Indonesia zaman ini tidak sedikit, mutlak data baik di negeri pusat dan pemerintah kawasan berjumlah 2. 700 was-was data, dan hanya sekitar 3% yang memenuhi global standar.